Datanya Realtime, Pupuk Indonesia Gunakan DPCS Untuk Kontrol Rantai Pasokan Pupuk Subsidi

Indramayu,Protokol24.- Pupuk Indonesia telah memanfaatkan Distribution Planning and Control System (DPCS) untuk melakukan kontrol rantai pasok distribusi pupuk subsidi secara optimal.

Teknologi informasi yang digunakan Pupuk Indonesia ini merupakan sistem terintegrasi yang didesain untuk optimalisasi distribusi.

Bahkan AVP Program dan Komunikasi PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia Drikarsa memastikan pemanfaatan DPCS ini mampu memantau stok pupuk subsidi secara realtime.

“Datanya realtime, jadi kami dapat memantau stok pupuk subsidi mulai dari lini produksi hingga ke tingkat distributor,” tegas Drikarsa, Rabu (12/07/2023).

Baca Juga: Mamang Pedagang Batagor Keliling Kepergok Mencabuli Pembeli yang Masih Bocah, Ternyata Ada Belasan Korbannya 

Drikarsa menjelaskan pemerintah telah mengatur perihal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 4 tahun 2023.

Pada Permen tersebut, BUMN pupuk dan anak perusahaannya wajib memenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Adapun kebutuhan pupuk subsidi dalam satu tahun telah ditetapkan melalui SK Alokasi di setiap provinsi hingga kabupaten/kota.

Ia merinci di Jawa Barat misalnya, berdasarkan SK Alokasi tahun 2023, telah ditetapkan kebutuhan pupuk subsidi petani sebanyak 942.508 ton.

Jumlah tersebut terdiri dari Pupuk Urea sebanyak 603.137 ton, NPK sebanyak 338.690 dan NPK Khusus sebanyak 681 ton.

Drikarsa memastikan sebagai produsen yang bertanggung jawab mendistribusikan pupuk subsidi di Jawa Barat, Pupuk Kujang wajib memenuhi alokasi tersebut di tahun 2023.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka, Ternyata Ini yang Dibahas Keduanya

Lebih jauh ia menjelaskan seluruh pupuk subsidi merupakan hak petani yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022.

Pada Permentan tersebut diatur petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-Alokasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).