PROTOKOL24- Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada para menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan realisasi APBN dan APBD.
Hal ini diperlukan untuk memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat.
"Ini sudah November, sudah mau masuk ke Desember. Percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya kementerian/lembaga harus konsentrasi percepatan realisasi," kata Presiden Joko Widodo, seperti dikutip PROTOKOL24 dari Antara.
Baca Juga: Menteri BUMN Ditagih Bayar Petugas Toilet SPBU, Erick Thohir: Harusnya Gratis
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk melakukan percepatan realisasi belanja APBD tahun 2021.
"Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing," kata Mendagri.
Melalui realisasi belanja APBD, lanjutnya, akan berdampak pada peredaran uang di tengah masyarakat. Hal ini tentu akan diikuti oleh daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga ikut meningkat.
Tito Karnavian menambahkan percepatan ini dilakukan pula untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh hingga 5 persen di akhir tahun ini. Pencapaian target tersebut, tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak.
Baca Juga: Intip Spesifikasi Samsung A52s 5G, HP yang Bisa Diajak Berenang dengan Harga Rp 6 Jutaan
Saat ini lebih dari Rp700 triliun anggaran pemerintah pusat ditransfer ke daerah. Untuk itu Mendagri meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi oleh kepala daerah bersama seluruh organisasi perangkat daerah guna melakukan pemetaan program yang dapat segera direalisasikan.
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyebutkan per 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD Provinsi TA 2021 sebesar 65,12 persen, sedangkan rata-rata persentase realisasi belanja APBD kabupaten sebesar 61,15 persen, dan kota sebesar 59,08 persen.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Mendagri untuk mencermati realisasi APBD. Perhatian khusus juga diberikan pada APBD yang serapan anggarannya masih kecil. Penekanan ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.***