Protokol24 – Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk mengatasi turunnya indeks kepuasan publik terhadap bidang hukum dikutip dari Antara Jumat 3 Desember 2021. Jokowi meminta jajarannya untuk berhati-hati.
“Berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum, supaya kita tahu 2019-2020 naik tapi masuk 2021 turun sedikit,” katanya saat acara pengarahan di Badung, Bali.
Merujuk pada laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati peringkat ke-64 dunia dengan skor indeks 6.48.
Saat ini peringkatnya masih sama tapi skor indeks menurun tipis jadi 6.3.
Skor 6.3 merupakan skor terendah bagi Indonesia dalam kurunw aktu 14 tahun terakhir ini. Indonesia pun masuk dalam kategori negara dengan demokrasi cacat.
Baca Juga: Pinjol Banyak Memakan Korban, Sri Mulyani Nilai Perlu Adanya Literasi Keuangan Untuk Warga
Untuk itu Jokowi menegaskan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu karena menjadi sorotan publik. “Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiapp survey,” katanya.
Baca Juga: Gara-gara Layangan Putus, Sosok Ricky Zainal Dicari! Ini Biodatanya
“Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis,” tegas Jokowi.
Jokowi mencontohkan, penghapusan mural yang sempat ramai juga menjadi sorotan publik.
Baca Juga: Disdik Jawa Barat Keluarkan Aturan Kegiatan Pendidikan Selama Nataru, Ini Lima Aturannya
“Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus, ramai, wah presiden yo urukan? Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina saya dimaki-maki difitnah udah biasa. Ada mural saja takut? Ngapain? Kata Jokowi.
