Lantas seperti apa kebijakan daerah yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan SPBE ini ?.
Pemerintah Kabupaten Indramayu sedikitnya memiliki 6 domain kebijakan untuk suksesi SPBE diantaranya master plan SPBE, aplikasi, data center, jaringan, keamanan, dan satu data.
Penerapan SPBE di Kabupaten Indramayu juga merupakan penyelarasan terhadap pelaksanaan Smart City yang terus berjalan dan melakukan pengembangan dalam pelaksanannya.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu, Dadang Oce Iskandar menjelaskan, penerapan SPBE di Kabupaten Indramayu bukan hanya berjalan pada tataran level pemerintah daerah dalam hal ini menyasar perangkat daerah.
Namun telah diterapkan juga hingga ke pemerintah desa di seluruh Kabupaten Indramayu.
Melalui kebijakan lebu digital (le-dig) atau desa digital, tata kelola pemerintah desa harus juga melakukan transformasi digital secara bertahap.
Penerapan le-dig ini harus mengcover tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Ini loncatan besar bagi Pemkab Indramayu dalam melakukan transformasi digital melalui optimalisasi SPBE, di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina indeks SPBE Kabupaten Indramayu terus mengalami peningkatan.
"Ini momentum kita untuk bangkit dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital melalui SPBE dengan program unggulan lebu digital sudah diterapkan hingga ke desa-desa,” papar Dadang Oce Iskandar, Senin (20/5/2024).
Transformasi digital juga terlihat dari layanan Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) yang sudah tersebar di semua perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, hingga ke desa-desa.
Semua lembaga pemerintahan harus memiliki call center yang terpampang di area publik agar bisa dihubungi oleh masyarakat untuk penanganan keadaan darurat.
Layanan I-Ceta dengan berbasis smartphone membuat komunikasi lebih cepat direspon sehingga tidak terlalu lama menunggu.