PROTOKOL24- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil sejumlah langkah strategis, diantaranya dengan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP).
Langkah ini sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan pesantren. Upaya ini juga sebagai bagian dari mitigasi agar kasus serupa seperti yang terjadi di Bandung tidak lagi terulang.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan keanggotaan Dewan Pengawas Pesantren (DPP) yang akan dibentuk nantinya, terdiri dari Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam.
“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu Ruzhanul Ulum seperti dikutip PROTOKOL24 dari Antara.
Baca Juga: Polda Metro Ingin Mengundang Komunitas Balap Liar untuk Berdiskusi, Kapolda: 'Ini Bukan Jebakan'
Dewan Pengawas Pesantren (DPP), lanjutnya, akan dibentuk menggunakan anggaran APBD Provinsi. DPP akan mengawasi sekitar 1.500 pesantren, dan 4,8 juta santri di Jawa Barat.
Selain memaksimalkan peran Dewan Pengawas Pesantren, upaya lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah dengan memperketat syarat pendirian pesantren.
Termasuk membentuk Tim Layak Santri yang akan bersiaga di masing-masing pondok pesantren guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni.
Baca Juga: Laura Anna Meninggal Dunia, Ini Profil dan Biodata Mantan Gaga Muhammad
Uu Ruzhanul Ulum menambahkan, berbagai rencana strategis ini akan segera dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Barat pada pekan ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku tidak ingin membuat keputusan sendiri.
Rencana strategis yang dijalankan nantinya, merupakan hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jawa Barat.
Wagub Jabar yang juga merupakan Panglima Santri itu berharap semua pihak yang ingin mendirikan pondok pesantren ataupun ingin menjadi pimpinannya diharapkan mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama, ormas Islam dan kiai setempat yang dianggap mursyid (ahli agama).