JAKARTA,PROTOKOL24.- Pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menyita perhatian berbagai kalangan, terlebih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali disuarakan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Tak hanya soal pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meminta agar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihentikan sementara, hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN selesai dilakukan.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, bahkan ia mengatakan DPR telah membentuk pansus honorer untuk mendorong seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN.
“Kami meminta penerimaan PPPK dihentikan sementara, DPR telah membentuk pansus honorer untuk mendorong seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN,” tandas Junimart Girsang, seperti dikutip dari akun Instagram @dpr_ri.
Panitia khusus (pansus) honorer itu, dijelaskannya untuk mendesak pemerintah agar segera mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, baik melalui jalur pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terbentuknya panitia khusus (pansus) honorer ini, lanjutnya, merupakan inisiatif Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pembentukannya dikatakan Junimart Girsang dengan pertimbangan keadilan sebab menurutnya hingga saat ini masih banyak ditemukan para tenaga honorer yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.
Mereka yang belum memiliki kejelasan nasib dan tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN itu, telah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun lamanya.
Baca Juga: Laptop Rp 5 Jutaan yang Murah Namun Spesifikasinya Mantap, Mulai Asus, Infinix hingga Dell
Kondisi tersebut diperparah oleh tidak adanya roadmap kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dimiliki pemerintah saat ini.
Atas berbagai pertimbangan itulah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk pansus honorer dan mendesak agar pemerintah segera menyusun roadmap yang jelas.